Hubungan Deforestasi dengan Risiko Banjir dan Pentingnya Instrumen Pajak

Banjir, Deforestasi, dan Pentingnya Instrumen Fiskal Lingkungan

Banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera pada akhir November 2025 tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena alam semata. Peristiwa tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai keputusan ekonomi serta pengelolaan lingkungan yang kurang berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banjir bandang tersebut berkaitan dengan menurunnya kualitas ekologis kawasan hulu. Pembukaan lahan, perluasan permukiman hingga ke wilayah dataran tinggi, serta perubahan fungsi kawasan hutan telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Situasi ini semakin kompleks ketika perubahan iklim global meningkatkan intensitas serta frekuensi curah hujan.

Pada kondisi ekosistem yang masih terjaga, hutan berperan sebagai penyangga hidrologis alami. Vegetasi yang rapat, sistem perakaran tanaman, dan struktur tanah yang stabil memungkinkan air hujan diserap secara bertahap sebelum mengalir menuju sungai. Proses tersebut menjaga kestabilan aliran air sekaligus menurunkan potensi banjir dan longsor. Namun ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan alam untuk mengendalikan aliran air juga ikut melemah. Air hujan yang sebelumnya dapat diserap berubah menjadi limpasan permukaan yang dengan cepat mengalir ke daerah hilir dan memicu banjir.

Banjir sebenarnya dapat dipandang sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang terjadi sebelumnya. Masalahnya, biaya akibat kerusakan tersebut tidak ditanggung oleh pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi lahan atau hutan. Sebaliknya, masyarakat luas yang sering kali tidak terlibat dalam aktivitas tersebut justru menanggung dampaknya, mulai dari kerusakan tempat tinggal, terhentinya kegiatan ekonomi, masalah kesehatan, hingga trauma sosial.

Dalam perspektif ekonomi publik, kondisi seperti ini dikenal sebagai eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif muncul ketika aktivitas ekonomi seseorang atau suatu perusahaan menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa biaya tersebut tercermin dalam harga pasar. Dalam kasus deforestasi, pelaku usaha menikmati keuntungan dari pemanfaatan sumber daya hutan, sementara masyarakat dan negara harus menanggung biaya sosial seperti banjir, kerusakan infrastruktur, dan upaya pemulihan lingkungan. Selama biaya tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan ekonomi, kegiatan yang merusak lingkungan akan tetap terlihat murah dan menarik secara finansial.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan mencegah kerusakan hutan. Undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana maupun administratif. Pemerintah juga menerapkan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagai upaya pemulihan setelah terjadi kerusakan. Di tingkat global, tekanan juga muncul melalui kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mengharuskan komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa berasal dari rantai produksi bebas deforestasi.

Walaupun kerangka regulasi tersebut relatif lengkap, praktik deforestasi tetap berlangsung. Salah satu penyebabnya adalah sifat regulasi yang cenderung bersifat reaktif. Instrumen hukum biasanya bekerja setelah pelanggaran terjadi, sementara keputusan ekonomi yang memicu pembukaan hutan terjadi setiap hari dalam aktivitas bisnis yang secara formal legal. Artinya, larangan dan sanksi saja belum cukup untuk mengubah insentif ekonomi yang ada.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah biaya ekonomi dari deforestasi sudah cukup besar bagi pelaku usaha. Jika kerusakan lingkungan masih menjadi pilihan yang murah, maka pendekatan hukum semata tidak memadai. Dibutuhkan instrumen yang dapat memengaruhi struktur biaya sebelum kerusakan terjadi. Dalam konteks inilah pajak dapat berperan sebagai alat pencegahan.

Pajak sebagai Instrumen Internalisasi Eksternalitas

Dalam teori keuangan publik, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku ekonomi. Konsep Pigouvian tax menjelaskan bahwa pajak dapat digunakan untuk memasukkan biaya eksternal ke dalam harga suatu aktivitas sehingga biaya sosial yang sebenarnya tercermin dalam keputusan ekonomi.

Ketika aktivitas yang menyebabkan kerusakan hutan tidak dikenakan beban fiskal yang sesuai dengan dampaknya, biaya produksi yang ditanggung pelaku usaha menjadi relatif rendah. Sementara itu, negara harus mengeluarkan anggaran untuk rehabilitasi lingkungan, bantuan bagi korban bencana, serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Bahkan masyarakat sering kali turut menanggung biaya melalui solidaritas sosial dan donasi kemanusiaan. Dari sudut pandang ekonomi politik, kondisi ini menciptakan semacam subsidi tidak langsung bagi aktivitas yang merusak lingkungan, karena pelaku usaha tidak membayar seluruh biaya sosial yang timbul.

Ketiadaan instrumen pajak yang secara khusus memasukkan risiko ekologis membuat dampak deforestasi tidak tercermin dalam perhitungan bisnis. Keunggulan pajak dibandingkan instrumen hukum lainnya adalah kemampuannya bekerja sejak tahap pengambilan keputusan ekonomi, bukan hanya setelah terjadi pelanggaran.

Instrumen Fiskal Kehutanan yang Ada dan Keterbatasannya

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah pungutan di sektor kehutanan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua di antaranya adalah Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). PSDH dikenakan atas pemanfaatan kayu berdasarkan volume atau jenis kayu yang diambil, sedangkan DR dimaksudkan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan.

Meskipun memiliki tujuan lingkungan, kedua pungutan tersebut pada dasarnya masih berfokus pada nilai ekonomi kayu sebagai komoditas. Besaran tarif dihitung berdasarkan jumlah dan jenis kayu yang ditebang, bukan berdasarkan fungsi ekologis suatu kawasan atau tingkat risiko lingkungan akibat hilangnya tutupan hutan. Dengan demikian, kawasan yang memiliki fungsi hidrologis penting secara fiskal diperlakukan hampir sama dengan kawasan yang risiko lingkungannya lebih rendah.

Dengan desain seperti itu, PSDH dan DR lebih berfungsi sebagai mekanisme pengambilan rente sumber daya serta sumber pembiayaan rehabilitasi. Namun, keduanya belum sepenuhnya menjadi instrumen yang menginternalisasi eksternalitas seperti risiko banjir. Negara memang memperoleh penerimaan, tetapi sinyal harga yang diterima pelaku usaha belum sepenuhnya mencerminkan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor kehutanan juga sering dipandang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Namun secara konseptual, PBB merupakan pajak atas nilai tanah dan bangunan, bukan atas dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan di atasnya. Penilaian pajak ini tidak secara langsung mempertimbangkan fungsi ekologis suatu kawasan maupun risiko bencana yang mungkin timbul.

Akibatnya, PBB belum berperan sebagai disinsentif terhadap deforestasi. Bahkan dalam beberapa situasi, dorongan peningkatan pendapatan daerah dapat mendorong pemanfaatan lahan secara lebih intensif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Gagasan Pajak Penebangan dan Tropical Carbon Tax

Di tingkat global, penerapan pajak yang secara langsung menargetkan deforestasi masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis hingga sensitivitas politik dan kekhawatiran terhadap iklim investasi. Namun demikian, kajian akademik terbaru mulai menilai kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.

Penelitian Talberth dan Carlson (2024), misalnya, menunjukkan bahwa tropical carbon tax dapat dirancang dengan memanfaatkan data inventarisasi hutan, faktor emisi, serta mekanisme pemungutan yang sudah ada. Menurut penelitian tersebut, kendala utama bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada keberanian kebijakan untuk mengakui bahwa aktivitas penebangan hutan menghasilkan emisi karbon dan risiko iklim yang selama ini belum dihargai secara ekonomi.

Menariknya, studi tersebut juga menemukan bahwa penerapan pajak karbon pada sektor kehutanan tidak secara otomatis menurunkan daya tarik investasi. Tingkat pengembalian investasi masih dapat tetap kompetitif, terutama apabila kebijakan tersebut disertai insentif bagi praktik pengelolaan hutan yang lebih ramah lingkungan.

Pengalaman dari Costa Rica juga sering dijadikan contoh keberhasilan kebijakan fiskal lingkungan. Negara tersebut menerapkan pajak karbon pada bahan bakar fosil dan menyalurkan pendapatannya melalui National Forestry Financing Fund (FONAFIFO). Dana ini digunakan untuk mendukung perlindungan hutan, program reforestasi, serta skema pembayaran jasa lingkungan bagi pemilik lahan. Kebijakan tersebut terbukti efektif meningkatkan tutupan hutan sejak awal 1990-an. Meskipun pajak yang diterapkan tidak secara langsung menargetkan penebangan hutan, pengalaman Costa Rica menunjukkan bahwa instrumen fiskal dapat berperan penting dalam mengatasi eksternalitas lingkungan.

Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum untuk penerapan pajak karbon melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun hingga kini implementasinya masih tertunda. Padahal berbagai bencana ekologis, termasuk banjir, menunjukkan bahwa urgensi pajak karbon tidak hanya berkaitan dengan komitmen terhadap perubahan iklim global, tetapi juga dengan upaya mengurangi risiko bencana di dalam negeri.

Selain menciptakan instrumen baru, alternatif kebijakan lain adalah memperbaiki desain instrumen yang sudah ada. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat dirancang dengan mempertimbangkan fungsi ekologis suatu wilayah. Kawasan yang dipertahankan sebagai daerah resapan air dapat diberikan insentif fiskal, sedangkan perubahan fungsi lahan yang meningkatkan risiko banjir dapat dikenai tarif lebih tinggi.

Pendekatan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, tetapi menyesuaikan struktur yang sudah ada agar lebih sensitif terhadap risiko ekologis. Selain itu, kontribusi tambahan dalam perizinan pembangunan berskala besar juga dapat diarahkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dengan cara ini, hubungan antara aktivitas ekonomi dan upaya mitigasi risiko menjadi lebih jelas.

Dalam jangka pendek, reformulasi instrumen seperti PSDH, Dana Reboisasi, PBB sektor kehutanan, serta berbagai pungutan lainnya agar lebih mempertimbangkan fungsi ekologis dapat menjadi langkah yang realistis. Sementara itu, dalam jangka menengah, integrasi pajak karbon dengan kebijakan kehutanan berpotensi menjadi pendekatan yang lebih komprehensif untuk menginternalisasi eksternalitas deforestasi.

Kesimpulan

Banjir yang terjadi di Sumatera menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan selalu memiliki biaya sosial. Ketika biaya tersebut tidak tercermin dalam keputusan ekonomi, masyarakat luas yang akhirnya harus menanggungnya. Regulasi yang melarang perusakan hutan dan memberikan sanksi tetap diperlukan, tetapi tanpa dukungan instrumen fiskal yang mampu memasukkan biaya eksternal tersebut ke dalam sistem ekonomi, kerusakan lingkungan berpotensi terus berulang.

Dalam konteks ini, pajak tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, melainkan sebagai alat koreksi kebijakan. Melalui pajak, biaya sosial dan ekologis dari suatu aktivitas ekonomi dapat dimasukkan ke dalam harga sehingga keputusan bisnis menjadi lebih bertanggung jawab. Apabila kebijakan fiskal mampu diarahkan ke tujuan tersebut, maka bencana seperti banjir tidak lagi menjadi beban yang sepenuhnya ditanggung masyarakat, melainkan risiko yang telah diperhitungkan sejak awal dalam setiap keputusan ekonomi.