Artikel Detail

Fasilitas Kepabeanan untuk Pekerja Migran Indonesia: Kemudahan dalam Registrasi IMEI Handphone

Dalam upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengajukan usulan fasilitas kepabeanan untuk barang bawaan dan kiriman dari luar negeri. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menjelaskan bahwa fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PMI dalam melakukan registrasi international mobile equipment identity (IMEI) terhadap handphone atau ponsel yang mereka bawa dari luar negeri.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan persetujuan untuk pembebasan bea dan pajak dalam proses registrasi IMEI bagi PMI. Hal ini merupakan tindakan konkret dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.


Pemberlakuan registrasi IMEI yang mewajibkan pembayaran bea dan pajak sebelumnya dianggap memberatkan bagi PMI. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas kepabeanan ini, diharapkan para pekerja migran akan lebih terbantu dan terbebas dari beban biaya yang tidak sedikit.


Salah satu hal yang diusulkan oleh Benny Rhamdani adalah pembebasan biaya registrasi IMEI untuk ponsel milik PMI. Pembebasan ini akan berlaku saat ponsel mereka didaftarkan melalui prosedur registrasi IMEI. Dengan demikian, PMI tidak perlu lagi membayar bea dan pajak untuk ponsel bawaan mereka dari luar negeri.


Fasilitas kepabeanan ini tidak hanya akan memudahkan proses administrasi bagi PMI, tetapi juga akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pekerja migran dalam berkomunikasi dengan keluarga di tanah air. Ponsel adalah sarana vital yang memungkinkan PMI tetap terhubung dengan orang-orang terkasih di Indonesia.


Lebih dari itu, kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Mereka adalah salah satu pilar penting dalam kontribusi ekonomi dan sosial bagi bangsa Indonesia. Dengan memberikan fasilitas yang mendukung, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan para pekerja migran.