Waspadai lima jenis modus penipuan yang kerap dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai pegawai pajak untuk mengelabui dan merugikan Anda.

Pentingnya Waspada Terhadap Modus Penipuan yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang semakin marak dan mengatasnamakan pegawai pajak. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan nama DJP ini tidak hanya berpotensi merugikan Wajib Pajak secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keamanan data pribadi yang sangat sensitif. Penipuan jenis ini sering kali dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, pesan teks, email, atau bahkan tautan palsu yang dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai saluran resmi DJP.

Sebagai instansi yang berperan penting dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Indonesia, DJP sangat menyesalkan praktik penipuan ini dan menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan komunikasi langsung kepada Wajib Pajak dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Dalam banyak kasus, pelaku penipuan akan menggunakan berbagai taktik untuk mengelabui korban, salah satunya dengan berpura-pura menjadi pegawai DJP yang bertugas memverifikasi data atau meminta pembayaran pajak. Keberhasilan penipuan ini sering kali bergantung pada kelengahan korban dalam menyikapi permintaan yang mencurigakan.

Lima Modus Penipuan yang Perlu Diwaspadai oleh Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi Wajib Pajak, DJP mengingatkan masyarakat untuk mengenali dan mewaspadai lima modus penipuan yang sering digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Modus-modus ini sering kali terlihat seperti tindakan resmi dari DJP, namun sebenarnya merupakan taktik untuk mencuri informasi pribadi atau uang korban. Berikut adalah lima modus penipuan yang harus diwaspadai:

1. Phishing Pada modus phishing, pelaku penipuan akan menghubungi korban melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, atau pesan teks. Mereka berpura-pura menjadi pegawai DJP dan berusaha memanipulasi korban agar memberikan data pribadi penting, seperti nomor NPWP, PIN, atau informasi bank. Data yang diperoleh nantinya dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.

2. Pharming Modus pharming mengarahkan korban untuk mengunjungi situs web palsu yang dibuat menyerupai situs resmi DJP. Situs palsu ini bisa saja memiliki alamat yang hampir sama dengan domain asli DJP, namun sebenarnya dimaksudkan untuk mencuri informasi login, nomor identitas, atau data sensitif lainnya. Korban yang tidak waspada akan mengakses situs tersebut dan secara tidak sadar memberikan informasi pribadi mereka.

3. Sniffing Sniffing adalah teknik yang digunakan oleh pelaku untuk meretas perangkat korban dan mengakses data penting yang ada di dalamnya, seperti informasi rekening bank atau aplikasi perpajakan. Modus ini sering dilakukan dengan menggunakan software berbahaya yang bisa mengintip aktivitas online korban.

4. Money Mule Pada modus ini, pelaku akan menipu korban untuk mentransfer sejumlah uang melalui rekening tertentu yang telah mereka tentukan. Korban biasanya tidak menyadari bahwa mereka telah digunakan sebagai perantara dalam transaksi ilegal, yang dapat berujung pada masalah hukum bagi mereka.

5. Social Engineering Modus social engineering melibatkan manipulasi psikologis terhadap korban, di mana pelaku memanfaatkan ketidaktahuan atau kepanikan korban untuk memperoleh informasi sensitif. Misalnya, pelaku bisa berpura-pura sebagai pegawai DJP yang sedang mengonfirmasi pembayaran pajak atau meminta data pribadi untuk keperluan administratif. Kepercayaan korban terhadap situasi tersebut membuat mereka dengan mudah memberikan informasi yang diminta.

Penipuan yang Berkaitan dengan Sistem Core Tax DJP

DJP juga mengingatkan bahwa meskipun kelima modus penipuan ini bukanlah hal yang baru, namun penerapan sistem core tax DJP yang baru saat ini sering disalahgunakan oleh para penipu untuk melancarkan aksinya. Sistem yang canggih ini seharusnya mempermudah proses perpajakan, tetapi justru dimanfaatkan oleh oknum penipu untuk menyamarkan niat buruk mereka. Oleh karena itu, Wajib Pajak diminta untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan permintaan yang mencurigakan.

Waspadai Permintaan yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Pajak

DJP juga mengimbau agar masyarakat tidak melayani permintaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) administrasi perpajakan yang berlaku. Berikut adalah beberapa bentuk permintaan yang patut diwaspadai oleh Wajib Pajak:

• Panggilan telepon atau pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai pegawai DJP dan meminta pembaruan data, transfer tunggakan pajak, atau pengembalian pembayaran pajak.
• Permintaan untuk mengunduh aplikasi dengan format .apk yang berkaitan dengan pajak.
• Permintaan untuk mengunduh aplikasi m-Pajak palsu yang dikirim melalui pesan atau email.
• Permintaan untuk mengakses tautan yang menyerupai domain resmi DJP (pajak.go.id).
• Permintaan pembayaran bea meterai atau transfer dana yang tidak sesuai prosedur.
• Permintaan untuk membuka email dari pengirim yang bukan berasal dari domain resmi DJP (pajak.go.id).

DJP menekankan pentingnya untuk selalu memeriksa keaslian setiap komunikasi yang masuk dan tidak memberikan informasi pribadi atau melakukan transaksi keuangan jika tidak yakin dengan keabsahan sumbernya. Sebagai langkah pencegahan, selalu pastikan bahwa setiap komunikasi yang diterima sesuai dengan prosedur resmi yang berlaku di DJP.

Kesimpulan

Modus-modus penipuan yang mengatasnamakan DJP semakin beragam dan semakin canggih. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus lebih berhati-hati dalam menghadapi segala bentuk komunikasi yang tidak jelas asal-usulnya. Mengingat pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan finansial, masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi setiap permintaan yang mencurigakan dan tidak mudah terjebak dalam taktik manipulatif para pelaku penipuan. Jika menerima pesan atau komunikasi yang mencurigakan, segera hubungi pihak DJP melalui saluran resmi untuk memastikan kebenarannya. Melalui kewaspadaan bersama, kita dapat mencegah penipuan dan menjaga keamanan serta integritas sistem perpajakan di Indonesia.