Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian Pajak dalam Rangka Impor

Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengembalian pajak dalam rangka impor?

• Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
• Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
• Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
• Permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa:

– Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran kepabeanan cukai dan pajak atau administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak.

– Fotokopi Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), Surat Setoran Pajak (SPP), atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

– Fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/ atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP.

– Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.

– Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

• Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat;
• Selain penyampaian permohonan secara langsung, permohonan dapat disampaikan melalui:

– Pos dengan bukti pengiriman surat.

– Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;

• Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat. Hal ini merupakan bukti penerimaan surat permohonan.
• Direktur Jenderal Pajak akan meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian.
• Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.