Menggali Lebih Dalam: Jenis Perlakuan Kepabeanan bagi Authorized Economic Operator (AEO) Menurut PMK 137 tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan mendukung kinerja logistik serta keamanan rantai pasok dunia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2023 merinci dua jenis perlakuan kepabeanan yang diberikan kepada Authorized Economic Operator (AEO). Artikel ini akan menjelaskan secara rinci kedua jenis perlakuan tersebut, yang meliputi aspek bersifat umum dan khusus.

Perbedaan Perlakuan Kepabeanan: Umum dan Khusus

Penerapan PMK 137/2023 yang efektif mulai 11 Januari 2024, menjadi tonggak penting dalam transformasi perlakuan kepabeanan bagi AEO. Dua jenis perlakuan tersebut adalah:

1. Perlakuan Kepabeanan Bersifat Umum

Perlakuan ini bersifat inklusif, diberikan kepada semua jenis operator yang telah diakui sebagai AEO. Beberapa poin penting yang mencakup perlakuan kepabeanan bersifat umum melibatkan:

 a. Fasilitas Pabean Terseleksi

   - Operator AEO mendapatkan fasilitas pabean terseleksi yang mencakup pemeriksaan dan penindakan yang lebih ringan.

 b. Kemudahan Administrasi

   - Pengurangan bea masuk dan cukai serta prosedur administrasi yang lebih mudah bagi AEO.

 c. Pemeriksaan Barang yang Efisien

   - Barang yang diimpor atau diekspor oleh AEO akan mengalami pemeriksaan yang lebih efisien di fasilitas kepabeanan.

 d. Pelayanan Prioritas

   - AEO mendapatkan prioritas dalam pelayanan kepabeanan, mengurangi waktu tunggu dan mempercepat proses.

2. Perlakuan Kepabeanan Bersifat Khusus

Perlakuan ini bersifat lebih spesifik dan dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kebutuhan masing-masing AEO. Beberapa poin yang termasuk dalam perlakuan kepabeanan bersifat khusus melibatkan:

 a. Pelayanan Khusus

   - AEO dapat meminta dan mendapatkan pelayanan khusus yang disesuaikan dengan jenis barang atau layanannya.

 b. Penyesuaian Kondisi Operasional

   - AEO dapat berunding untuk penyesuaian kondisi operasional yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.

 c. Kolaborasi Khusus

   - Kemungkinan untuk melakukan kolaborasi khusus dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Kesimpulan

Penerapan PMK 137/2023 membuka era baru dalam perlakuan kepabeanan bagi AEO. Dengan memahami perbedaan antara perlakuan kepabeanan bersifat umum dan khusus, AEO dapat merencanakan strategi pengelolaan kepabeanan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik bisnis mereka. Transformasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menghadirkan kepastian dalam rantai pasok global.