India Pertimbangkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pribadi Bagi Kelas Menengah

India Tinjau Kebijakan Pemotongan Pajak Penghasilan untuk Meringankan Beban Kelas Menengah dan Percepat Pemulihan Ekonomi

Pemerintah India saat ini sedang mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, khususnya bagi mereka yang memiliki pendapatan tahunan hingga 1,5 juta rupee (sekitar Rp 273 juta). Langkah ini dirancang sebagai upaya untuk memberikan keringanan fiskal kepada kelas menengah India yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, sambil mendorong konsumsi yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di tengah perlambatan yang terus berlangsung.

Menurut pejabat pemerintah India, kebijakan pemotongan pajak ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kelas menengah yang tertekan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya biaya hidup dan inflasi pangan. Dalam pengumuman tersebut, pemerintah mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi menguntungkan puluhan juta pembayar pajak, khususnya mereka yang tinggal di kawasan perkotaan yang menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi. Jika diterapkan, pemotongan pajak ini akan berlaku bagi Wajib Pajak yang memilih untuk mengikuti sistem pajak baru yang diperkenalkan pada 2020.

Sistem Pajak Baru dan Pilihan yang Ditawarkan

Sistem pajak baru yang diperkenalkan pada 2020 menawarkan struktur pajak yang lebih sederhana namun dengan pengurangan sejumlah pengecualian dan potongan, seperti yang diberikan pada biaya sewa rumah atau premi asuransi. Dalam sistem ini, pendapatan tahunan antara 300 ribu hingga 1,5 juta rupee dikenakan tarif pajak antara 5% hingga 20%. Sementara itu, mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses perhitungan dan pelaporan pajak, namun tanpa memberikan banyak fasilitas pengecualian yang ada dalam sistem pajak lama.

Pemerintah India menawarkan dua pilihan sistem pajak kepada warganya. Pilihan pertama adalah sistem pajak lama, yang masih memberikan beberapa pengecualian tertentu seperti potongan untuk sewa rumah dan premi asuransi, namun dengan tarif pajak yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Pilihan kedua adalah sistem pajak baru yang lebih sederhana, dengan tarif pajak yang lebih rendah namun tanpa berbagai pengecualian tersebut. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke sistem pajak baru yang lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Meskipun demikian, keputusan mengenai besaran pemotongan pajak ini belum final. Pemerintah India belum memutuskan secara pasti besaran potongan pajak yang akan diterapkan, dan kemungkinan besar keputusan akhir akan diambil menjelang tenggat waktu anggaran tahunan pada 1 Februari 2025. Keputusan ini diharapkan akan menjadi langkah penting dalam menanggulangi berbagai masalah ekonomi yang saat ini dihadapi oleh negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.

Menghadapi Tantangan Ekonomi dan Politik

Langkah pemotongan pajak ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah India untuk mengatasi tantangan ekonomi yang sedang berlangsung. Inflasi yang tinggi, khususnya di sektor pangan, telah memberi dampak besar terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang sudah tertekan oleh biaya hidup yang kian meningkat. Selain itu, upah yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat mengimbangi laju inflasi, menyebabkan kelas menengah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kendaraan, produk rumah tangga, dan barang-barang konsumsi pribadi.

Pada kuartal kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi India mengalami pelambatan yang signifikan, bahkan mencapai titik terendah dalam tujuh kuartal terakhir. Hal ini turut menambah tekanan bagi pemerintah India yang kini menghadapi protes dari kalangan kelas menengah atas mengenai tingginya tarif pajak yang harus mereka bayar. Di sisi lain, meskipun keuntungan korporasi mencatatkan rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir, stagnasi upah pekerja menjadi masalah besar yang harus segera diatasi untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian.

Pemerintah India menyadari bahwa jika kesenjangan ini tidak segera diperbaiki, maka daya beli masyarakat akan terus menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan terhadap produk-produk korporasi. Oleh karena itu, kebijakan pemotongan pajak diharapkan dapat memberikan dorongan bagi masyarakat kelas menengah untuk menghabiskan lebih banyak uang, yang dapat mempercepat pemulihan sektor konsumsi domestik.

Harapan untuk Mendorong Konsumsi dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi

Jika kebijakan pemotongan pajak ini diterapkan, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu menghidupkan kembali berbagai sektor ekonomi yang selama ini mengalami penurunan. Masyarakat kelas menengah yang mendapatkan keringanan pajak akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang dapat memperkuat konsumsi domestik. Sebagai dampaknya, sektor-sektor seperti barang konsumsi, perumahan, dan transportasi diharapkan dapat kembali berkembang.

Namun, meski banyak pihak yang mendukung kebijakan ini, pemerintah India juga harus mempertimbangkan dampak dari pemotongan pajak terhadap penerimaan negara. Mengingat India merupakan negara dengan populasi sangat besar dan salah satu perekonomian terbesar di dunia, keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang, agar tidak menurunkan pendapatan negara secara signifikan.

Kebijakan pemotongan pajak ini, jika diterapkan, diharapkan dapat memberi stimulus bagi sektor konsumsi yang saat ini sedang mengalami stagnasi, sekaligus memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kelas menengah India. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban pajak individu, tetapi juga untuk menggerakkan kembali roda ekonomi negara yang tengah berjuang untuk keluar dari perlambatan.