Pemerintah India Turunkan Pajak untuk Meningkatkan Daya Beli Kelas Menengah

Pemerintah India baru-baru ini mengumumkan kebijakan signifikan terkait pemangkasan pajak yang dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk memacu konsumsi domestik, memperkuat investasi, serta mendukung laju pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian yang melanda ekonomi global. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi oleh India, yang sedang berusaha memperkuat perekonomiannya agar tetap kompetitif di pasar dunia.

Dalam anggaran tahunan yang diumumkan pada 1 Februari 2025, Menteri Keuangan India, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif pajak sebesar 1 triliun rupee India, atau sekitar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat, khususnya bagi kelompok kelas menengah. Langkah ini diharapkan bisa memberi dorongan signifikan terhadap daya beli masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menanggulangi dampak resesi global.

Salah satu kebijakan kunci yang diumumkan adalah peningkatan ambang batas penghasilan bebas pajak penghasilan (PPh), yang sebelumnya berada di angka 700.000 rupee menjadi 1,28 juta rupee per tahun (sekitar 14.800 dolar AS). Ini berarti lebih banyak warga negara yang berpenghasilan menengah kini akan menikmati penghasilan mereka tanpa dikenakan pajak, memberi mereka lebih banyak ruang untuk melakukan pembelian barang dan jasa, berinvestasi, atau bahkan menambah tabungan mereka.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menurunkan tarif pajak bagi individu yang berpenghasilan lebih tinggi dari ambang batas baru tersebut, memberi insentif kepada mereka untuk meningkatkan pengeluaran domestik mereka. Struktur pajak yang lebih ringan ini diharapkan dapat merangsang sektor konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan masyarakat lebih aktif menghabiskan pendapatan mereka. Pemerintah India juga menekankan bahwa kebijakan pajak ini akan mengurangi beban pajak bagi kelas menengah, memungkinkan mereka untuk lebih berkontribusi pada perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi pribadi.

Namun, langkah ini juga membawa dampak signifikan terhadap pendapatan negara. Pengurangan pajak yang dilakukan pemerintah India akan mengurangi penerimaan negara hingga sekitar 1 triliun rupee India (sekitar 11,6 miliar dolar AS) per tahun. Meskipun ini berpotensi merugikan keuangan negara dalam jangka pendek, pemerintah India percaya bahwa dampak positif jangka panjang dari kebijakan ini, seperti peningkatan konsumsi dan investasi, akan lebih besar dan mampu mempercepat pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

India, yang kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa faktor, seperti lemahnya permintaan di kota-kota besar, stagnasi investasi swasta, dan inflasi pangan yang tinggi, diperkirakan akan menekan laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan pajak ini merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk merangsang aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di dalam negeri.

Selain kebijakan perpajakan, pemerintah India juga berfokus pada peningkatan sektor pertanian. Program nasional baru akan diluncurkan untuk memajukan pertanian dengan menanam tanaman yang memberikan hasil tinggi, seperti kacang-kacangan dan kapas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengatasi masalah ketahanan pangan di negara tersebut. Pemerintah menargetkan untuk melibatkan sekitar 17 juta petani dalam program ini dan juga akan meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan dengan menaikkan batas kredit bersubsidi dari 3.460 dolar AS menjadi 5.767 dolar AS. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Tak hanya sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian lebih terhadap sektor informal, khususnya pekerja gig atau pekerja lepas seperti pengemudi transportasi online dan kurir. Dalam anggaran kali ini, pemerintah berencana untuk mendaftarkan para pekerja gig ini secara resmi, sehingga mereka dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan dan program kesejahteraan lainnya. Pekerja gig akan diberikan kartu identitas khusus yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari berbagai program sosial yang disediakan oleh negara, seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan perlindungan sosial lainnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah India berharap dapat memperkuat daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah dan pekerja informal yang seringkali terabaikan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya India untuk tidak hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga memastikan bahwa kemakmuran yang tercipta dapat dinikmati secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.